Bencana alam seperti banjir bandang atau banjir besar sering kali meninggalkan kerusakan parah, tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga mengubah bentang alam, menghilangkan tanda batas, hingga menutup permukaan tanah. Di tengah situasi sulit ini, kekhawatiran terbesar para pemilik tanah biasanya adalah “apakah hak atas tanah mereka ikut lenyap bersama terjangan air?”

Pada dasarnya, terjadinya bencana alam seperti banjir tidak otomatis menghapus hak milik seseorang atas tanahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 27 secara rinci mengatur alasan-alasan hukum yang dapat menyebabkan hapusnya hak milik atas tanah. Bencana alam atau banjir tidak termasuk di dalam daftar alasan tersebut.

Meskipun banjir tidak otomatis menghapus hak, ada kondisi khusus yang perlu diwaspadai, yaitu status tanah musnah. Yang dimaksud dengan tanah musnah adalah tanah yang:

• Berubah dari bentuk asalnya akibat peristiwa alam,
• Sudah tidak dapat diidentifikasi lagi letak dan batasnya, serta
• Tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, tanah yang terdampak bencana tidak serta-merta langsung dikategorikan sebagai tanah musnah. Status ini tidak muncul secara otomatis. Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan tanah musnah dan menegaskan hapusnya hak atas tanah berdasarkan hasil penetapan resmi. Proses Penetapan Tanah Musnah Meliputi:

• Penetapan lokasi terdampak.
• Pembentukan tim peneliti.
• Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.
• Identifikasi dan inventarisasi lapangan.
• Pengumuman resmi.
• Rekonstruksi atau reklamasi (jika pemilik menyatakan kesiapan dan kemauan untuk melakukannya).
• Penerbitan keputusan resmi penetapan tanah musnah.

“Bagaimana Jika Sertifikat Tanah Hilang atau Rusak?”

Kehilangan atau rusaknya sertifikat tanah akibat terbawa arus banjir tidak berarti Anda kehilangan hak atas tanah.

Negara menyediakan mekanisme pemulihan data pertanahan serta penggantian dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana. Dalam kondisi tertentu, pemegang hak dapat mengajukan permohonan pemulihan data kepada Kantor Pertanahan setempat dengan melengkapi dokumen serta persyaratan administratif yang telah ditentukan.

“Bagaimana Jika Patok atau Batas Tanah Hilang?”

Banjir bandang sering kali menghilangkan tanda batas (patok) atau mengubah kondisi fisik bidang tanah secara drastis.

Untuk mengatasinya, pemulihan data dan batas tanah perlu dilakukan melalui mekanisme pertanahan resmi dengan tetap memperhatikan data arsip serta kondisi riil di lapangan. Tujuannya agar kepastian hukum mengenai bidang tanah dan pemegang hak yang sah tetap dapat dipulihkan dengan baik.

Dasar Hukum 

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
• Pasal 593 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
• Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2024.
• Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2010.